Apa Itu Dana Desa?


Dengan terdapatnya Dana Desa menjadikan sumber pendapatan di tiap desa bakal bertambah. Meningkatnya pemasukan desa yang diberikan oleh pemerintah guna tingkatkan fasilitas pelayanan warga berbentuk pemenuhan kebutuhan bawah, penguatan kelembagaan desa serta aktivitas lainya yang diperlukan warga desa yang diputuskan lewat Musrenbang Desa. Namun dengan terdapatnya Dana Desa pula menimbulkan kasus baru, ialah tidak sedikit warga yang mengkhawatirkan tentang pengelolaan Dana Desa. Perihal ini berkaitan dengan keadaan fitur desa yang dikira masih rendah mutu SDM- nya, serta belum kritisnya warga atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa( APBDesa) sehingga wujud pengawasan yang dicoba oleh warga tidak bisa optimal.

Penafsiran Dana Desa

Bagi Undang- Undang Desa, Dana Desa didefinisikan selaku dana yang bersumber dari APBN yang ditujukan untuk Desa yang ditransfer lewat APBD Kabupaten/ kota serta digunakan unuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, penerapan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan serta pemberdayaan warga.

Sumber serta Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Bersumber pada pada Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara( APBN), dialokasikan secara berkeadilan bersumber pada:

Alokasi bawah, dan Alokasi yang dihitung mencermati jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas daerah, serta tingkatan kesusahan geografis desa tiap kabupaten/ kota. Mekanisme penyaluran Dana Desa dibagi jadi 2(dua) sesi ialah sesi mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara( RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah( RKUD) serta sesi mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa.

Mekanisme pencairan dana serta penyaluran Alokasi Dana Desa sepenuhnya semacam di dasar ini. Pencairan Dana Desa dicoba bertahap dengan presentase tertentu yang sudah diresmikan. Pencairan awal diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati lewat Camat diiringi dengan kelengkapan administrasi yang sudah didetetapkan. Pencairan sesi kedua, bisa dilakuakan apabila pemakaian pada pencairan awal telah dipertanggungjawabkan baik secara administratif, secara teknis serta secara hukum. Pencairan baik sesi awal ataupun kedua dicoba dengan pemindah bukuan dana dari kas wilayah ke rekening kas desa.

Penyaluaran Alokasi Dana Desa dari kas desa kepada pelakon kegiatan( pemimpin pelaksana aktivitas). Bendahara desa mengajukan Pesan Permintaan Pembayaran( SPP) kepada Kepala Desa lewat Sekertaris desa yang dilampiri dengan Rencana Kebutuhan Desa( RKD) serta bukti- bukti pengeluaran dana tadinya.

Sekertaris desa melaksanakan verifikasi( riset) berkas kelengkapan SPP serta apabila sudah dinyatakan lengakap, sekertaris desa menerbitkan Pesan Perintah Membayar( SPM) yang ditadatangani oleh Kepala Desa. Bendahara desa sehabis menerima SPM dan pesan saran Camat mencairkan kepada pemegang kas desa pada bank yang ditunjuk.

Dana yang sudah dicairkan oleh bendahara desa dibukukan kedalam Novel Kas Universal( BKU) buat berikutnya diserahkan kepada pimpinan aktivitas diiringi dengan fakta penerimaan.

Tujuan Dana Desa

Dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya dana desa merupakan selaku wujud komitmen negeri dalam melindungi serta memberdayakan desa supaya jadi kokoh, maju, mandiri serta demokratis. Dengan terdapatnya Dana Desa, desa bisa menghasilkan pembangunan serta pemberdayaan desa mengarah warga yang adil, makmur serta sejahtera.

Sedangkan tujuan Alokasi Dana Desa merupakan:

Menanggulangi kemiskinan serta kurangi kesenjagan.

Tingkatkan mutu perencanaan serta penganggaran pembangunan di tingkatan desa serta pemberdayaan warga desa.

Mendesak pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan serta kearifan lokal.

Tingkatkan pengamalan nilai- nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan kenaikan kesejahteraan sosial.

Tingkatkan pelayanan kepada warga desa

Mendesak kenaikan keswadayaan serta gotong royong warga desa.

Meningkatakan pedapatan desa serta warga desa lewat Tubuh Usaha Kepunyaan Desa( BUMDes).

Pemakaian Alokasi Dana Desa yang diterima pemerintah desa 30% alokasi dana desa dipergunakan buat operasional penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembiayaan operasional desa, bayaran operasional BPD, bayaran operasional regu penyelenggara alokasi dana desa. Sedangkan 70% dana desa dipergunakan buat pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan fasilitas serta prasarana ekonomi desa, pemberdayaan dibidang pembelajaran, kesehatan, pemberdayaan ekonomi warga paling utama buat mengentaskan kemiskinan serta dorongan keuangan kepala lembaga warga desa, BUMDes, kelompok usaha cocok kemampuan ekonomi warga desa, dan dorongan keuangan kepada lembaga yang terdapat di desa semacam LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna, Linmas.

Prioritas Dana Desa

Dana Desa diprioritaskan buat pembiayaan penerapan program serta aktivitas berskala lokal desa dengan tujuan buat tingkatkan kesejahteraan warga desa serta mutu hidup warga dan penanggulangan kemiskinan. Prioritas Dana Desa dialokasikan buat membiayai bidang pemberdayaan warga didasarkan atas keadaan serta kemampuan desa, sejalan dengan pencapaian sasaran RPJMDes serta RKPDes tiap tahunnya, lewat:

1. Dana Desa diprioritaskan buat pemenuhan kebutuhan bawah meliputi:

Pengembangan pos kesehatan Desa serta Polindes;

Pengelolaan serta pembinaan Posyandu; dan

Pembinaan serta pengelolaan Pembelajaran Anak Umur Dini( PAUD).

2. Dana Desa diprioritaskan buat pembangunan fasilitas serta prasarana desa, yang antara lain bisa meliputi:

Pembangunan serta pemeliharaan fasilitas serta prasarana jalur desa;

Pembangunan serta pemeliharaan fasilitas serta prasarana jalur usaha tani;

Pembangunan serta pemeliharaan fasilitas serta prasarana embung desa;

Pembangunan tenaga baru serta terbarukan;

Pembangunan serta pemeliharaan sanitasi area;

Pembangunan serta pengelolaan air bersih berskala desa;

Pembangunan serta pemeliharaan irigasi tersier;

3. Dana Desa diprioritaskan buat pengembangan kemampuan ekonomi lokal guna tingkatkan kapasitas warga desa dalam pengembangan wirausaha, kenaikan pemasukan, dan ekspansi skala ekonomi warga desa.

Bersumber pada prinsip pengelolaan Dana Desa bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBD, segala aktivitas yang dibiayai Dana Desa direncanakan, dilaksanakan serta dievaluasi secara terbuka dengan mengaitkan segala susunan warga desa, seluruh aktivitas wajib dipertanggung jawabkan secara admistratif, secara, teknis, serta secara hukum. Dana Desa dipergunakan secara terencana, murah, efesien, efisien, berkeadilan, serta terkontrol.

admin
Author: admin


Like it? Share with your friends!

What's Your Reaction?

Bingung Bingung
0
Bingung
Sial Sial
0
Sial
Senang Senang
0
Senang
Culun Culun
0
Culun
Benci Benci
0
Benci
Like Like
0
Like
Kaget Kaget
0
Kaget
Mantap Mantap
0
Mantap
lol lol
0
lol
admin

0 Comments

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Pilih Format
Pertanyaan Pribadi
Serangkaian pertanyaan apapun yang anda pikirkan
Kuis Ringan
Serangkaian pertanyaan dengan jawaban benar dan salah yang bertujuan untuk menguji pengetahuan
Polling
Voting untuk membuat keputusan atau menentukan pendapat
Cerita
Teks Terformat dengan Sematan dan Visual
Daftar
Daftar Klasik
Countdown
The Classic Internet Countdowns
Buka Daftar
Kirim jawaban Anda sendiri dan pilih jawaban terbaik
Daftar Peringkat
Upvote or downvote to decide the best list item
Meme
Upload your own images to make custom memes
Video
Youtube and Vimeo Embeds
Audio
Soundcloud or Mixcloud Embeds
Image
Photo or GIF
Gif
GIF format
%d blogger menyukai ini: